Wilayah La Pago Akan Dikembangkan Sebagai Sentral Kopi

Jayapura,- PP – Pemerintah Provinsi Papua terus berupaya mendorong masyarakat di wilayah La Pago untuk mengembangkan potensi lokal seperti usaha kopi bagi peningkatan kesejahteraan.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Papua, Elia Loupatty mengatakan pemerintah mendorong masyarakat Papua, khususnya masyarakat di Kabupaten Tolikara untuk mengembangkan usaha kopinya.

Dimana, Pemerintah Provinsi Papua sudah memfasilitasi mereka (petani-red) untuk melakukan pelatihan di Provinsi Bali. “Untuk mendukung masyarakat kelola usaha perkebunan kopinya, kita sudah kirim mereka ke Bali untuk ikut pelatihan, dengan harapan mereka akan menjadi petani kopi yang mempunyai citarasa tinggi dan bisa mendunia,” jelasnya.

Setelah mengikuti pelatihan ini, kata Loupatty petani kopi Papua dapat fokus untuk kelola lahan perkebunannya dan lebih giat lagi untuk hasilkan kopi Papua yang berkualitas tinggi.

Lebih lanjut, kata Loupatty, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Pemda Tolikara dan dinas terkait beberapa waktu lalu. Dimana, kita juga mendorong Pemda Tolikara untuk membantu petani, sehingga kita bisa ditetapkan wilayah La Pago sebagai sentra produksi kopi. Namun, perlu terus didorong agar hasil produksi dan kualitasnya terus terjaga. (Bams)

Gubernur Papua: Pusat Tolong Perhatikan Kopi Papua

2016-07-01

Jika ingin bantu masyarakat gunung, jangan hanya bangun jalan tapi bangunkanlah ekonomi masyarakatnya yang sebagian besar sebagai petani kopi.

Memang selama ini daerah gunung identik dengan kemiskinan, konflik serta masyarakat yang tertutup. Maka untuk menghatasi hal itu tidak semata-mata membangun infrastuktur namun harus menghidupkan ekonomi masyarkat salah satunya dengan kopi.

“Ingin mensejahterakan masyarakat gunung, maka kembangkan kopi. Dengan kopi masyarakat papua bisa mendapatkan penghasilan yang menarik sehingga kesejahteraan lebih baik. Serta membuka interaksi orang gunung dengan orang luar,” kata Gubernur Papua, Lucas Enembe.

Berdasarkan catatannya, luas areal kopi di Papua pada tahun 2015 tercatat 10.113 ha, dengan produktivitas per ha hanya 438 kg. Dengan wilayah sentra adalah Kabupaten Jayawijaya dengan luasan hampir 3091 ha. Sedangkan sisanya tersebar di beberapa Kabupaten di Pegunungan seperti Pegunungan Bintang, Puncak Jaya, Yahukimo, Puncak, Paniai, Tolikara , Lanny Jaya, Intan Jaya, Dogiyai, Nduga dan Mimika.

Pengembangan kopi ini selaras dengan visi Papua yakni Bangkit, Mandiri dan Sejahtera. Artinya dengan kopi masyarakat Papua dapat bangkit dengan memanfaatkan potensi sumber daya alamnya.

Bahkan melalui kopi masyarakat dapat meraih kemandirian dari usaha perkebunan yang dikembangkan pada skala ekonomi sehingga dapat memperoleh mendapatkan pendapatan yang layak dan berkelanjunta sehingga mereka bisa menolong dirinya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain.

“Jadi tujuan akhirnya yakni masyarakat sejahetera, yaitu masyarakat Papau bisa memperoleh pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,” jelas Lucas.

Kementan, Jangan Hanya Urusi Pajale

Itulah sebabnya, lanjut Lucas Pemerintah Daerah berbagai upaya meningkatkan luasan dan produksi kopi Papua terkait dengan visi tersebut. Hanya saja jika mengandalkan ABPD tentu tidak cukup. Perlu adanya dukungan pusat untuk jangkauan yang lebih luas.

Hanya saja sering sekali pengembangan kopi didaerah tidak selalu didukung oleh Pemerintah Pusat. Bahkan belakangan ini terlihat Kementerian Pertanian (Kemeetan) disibukan dengan peningkatan produksi pangan dalam hal ini padi, jagung, dan kedelai (pajale). Padahal yang dinamakan pertanian tidak hanya komoditas pangan saja.

Diantaranya komoditas kopi yang masuk sebagai salah satu komoditas penyumbang devisa negara. Seperti diketahui, sampai saat ini komoditas perkebunan sebagai komoditas penyumbang devisa terbesar. Artinya sebagai penyumbang devisa negara maka komoditas perkebunan juga patut diperhatisa, diantaranya kopi.

“Kabarnya Pemerintah Pusat akan memberikan perhatian pada kopi, tapi sampai sekarang tidak ada realisasinya. Sementara Kementan fokusnya hanya pangan melulu,” keluh Lucas.

Memang, lanjut Lucas bahwa pemerintah perlu mencapai swasembada pangan, tapi bagaimana masyarakat bisa membeli makanan kalau tidak mempunyai sumber penghasilan yang menarik. Sehingga dalam hal ini diperlukan dukungan puuntuk dapat mengembangkan kopi organik di Papua agar bisa menghasilkan biji kopi specialty.

“Ini adalah strategi membuat petani kopi di Papua agar lebih sejahtera,” tegas Lucas.

Kopi Papua Diminati Asing

Sementara itu menurut Kepala Dinas Perkebunan Papua, John D. Nahumury menambahkan bahwa kopi Papua cukup diminati di dalam dan luar negeri termasuk juga untuk memenuhi kebutuhan gerai kopi Starbucks.

Terbukti, saat ini permintaan akan kopi Papua dari kalangan pemilik café ataupun eksportir dari Jakarta dan Surabaya cukup besar. Bahkan, pemerintah Polandia menyatakan minatnya untuk mendapatkan kopi Papua sebagaimana disampaikan wakil kedutaan besar Polandia untuk Indonesia saat kunjungan ke Papua beberapaa waktu lalu.

“Hanya saja supply biji kopi yang ada belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Itu sebabnya pemerintah daerah fokus pada pengembangan kopi karena pasarnya sudah tersedia,” risau John.

Melihat hal ini, menurut Jhon diperlukan berbagai program peningkatkan produksi baik itu program perluasan, intesifikasi dengan memberikan bantuan bibit dan pupuk organik. Selain sarana produksi juga perlu diberikan bantuan sarana pengolahan dan pasca panen. Lalu pada setiap Kabupaten didirikan sejumlah gudang penyimpanan kopi.

“Namun dari semua itu hal yang perlu didorong tentu saja peningkatan mutu, itu sebabnya perlu adanya tenaga pendamping. Serta daerah pengembangan harus dijadkan kawasan Indikasi Geografis,” ucap John.

Untuk itu, lanjut Jhon, agar bisa membangun kopi Papua sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat Papua maka harus melibatkan sinergi antara pusat baik itu Kementan, Kementerian Perdagangan ataupun kementerian lainnya serta juga Pemerintah Provinsi dan Kabupaten melalui sebuah gerakan. Tanpa itu maka pengembangan kopi akan bersifat parsial dan tidak akan memberikan manfaat yang efektif.

Pendapat tersebut diamini oleh Retno Hulupi, peneliti senior asal Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Bahwa untuk meningkatkan produksi kopi nasional maka perlu segera dilakukan pergantian tanaman dengan klon-klon unggul. Diantaranya klon khususnya arabika yang tahan terhadap nematoda dan punya cita rasa baik, serta pemberian pupuk yang sesuai dengan kondisi lahan.

“Namun sebaiknya selain bantuan fisik, hal utama yang harus disediakan pemerintah adalah pendampingan. Tanpa itu hasil maksimal dari bantuan yang akan diberikan tidak akan diraih,” pungkas Retno. YIN

Pengembangan Kopi Papua Harus dimulai dari yang Sudah Memulai

“Kita tidak pantas selalu berharap Jakarta berbuat banyak tentang pembangunan di Tanah Papua, sementara kita orang Papua sendiri, dari Gubernur sampai Kepala Kampung, berpikir dan bekerja hanya dengan berpatok kepada pemikiran Jakarta selalu salah kalau ada yang salah di Tanah Papua. Dana sudah banyak dikuncurkan, tetapi para pejabat di Tanah Papua selalu berkantor di Jakarta, kita lihat Jakartta sama dengan Jayapura, karena kebanyakan pejabat dari Gubernur sampai Kepala Desa mondar-mandir di Jakarta. Pergi saja ke kawasan Jalan Hayam Wuruk, Mangga Besar dan sekitarnya. Jangan pernah kaget, bahwa kantor pemerintahan Tanah Papua sesungguhnya ada di kawasan Menteng dan kawasan Jakarta Timur, pulau Jawa, bukan di Pulau New Guinea”

demikian kata Jhon Yonathan Kwano yang selama 6 bulan terakhir digutaskan oleh KSU Baliem ArabicaPAPUAmart.com untuk menjadi Kepala Gudang Kopi Papua di Jakarta.

Pernyataan ini disampaikan entrepreneur Papua, Jhon Yonathan Kwano, menanggapi pernyataan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe yang berisi harapan Gubernur Provinsi Papua agar memperhatikan pengembangan Kopi Papua.

Dengan tidak mengurangi banyak hal yang diperjuangkan Gubernur Provinsi Papua, Jhon Kwano berpendapat, bahwa “Gerbang Mas” dan visi Papua Bangkit untuk Mandiri dan Sejahtera! yang dicanangkan kedua putra pegunungan Tengah Papua (putra Koteka) ini ditantang oleh putra Tabi sebagai single fighter dalam pengembangan entrepreneur Papua bahwa mimpi itu tidak akan terwujud.

Alasan sederhana dikemukakan oleh Jhon Kwano bahwa setiap ada kekurangan atau kesalahan, kedua belah pihak, Pemda Provinsi dan Jakarta selalu bertopeng dan selalu saling menyalahkan, selalu menganggap yang satu tidak berbuat banyak untuk Tanah Papua dan bangsa Papua.

Kata Kwano

Drama yang menarik, melihat di satu sisi Jakarta menganggap dana sudah banyak dikuncurkan tetapi dikorupsi dan disalah-gunakan oleh Pemda di Tanah Papua, sementara di sisi lain, baik Gubernur Papua maupun Gubernur Papua Barat menganggap dana-dana dimaksud masih jauh dari cukup. Kalau begini situasinya, siapa sebenarnya harus dialahkan? Apakah pekerjaan kita mencari kesalahan orang?

Kwano menyarankan agar “Pengembangan Kopi Papua Harus dimulai dari yang Sudah Memulai”.

Perhatikan dan dukung kegiatan masyarakat Papua yang sudah ada, modali dan bekali, fasilitasi dan dorong usaha pengembangan dan pemasran kopi yang sudah ada. Kami KSU Baliem Arabica sejak 2013 ada di pulau Jawa, mulai dari Yogyakarta dan kini di Jakarta, sudah punya dua gudang grosir Kopi Papua, ini semua tanpa campur-tangan pemerintah provinsi Papua ataupun provinsi Papua Barat.

Pemda jangan bicara pasar, Pemda bicara tentang fasilitas administradi, birokrasi dan akses ke sumber-sumber keuangan di Tanah Papua. Kami KSU Baliem Arabica sudah sanggup sejak tahun 2010 untuk mengekspor kopi Papua. Kami punya pasar di Pasifik Selatan, Asia dan Amerika. Pemda tinggal menyuntikkan modal

demikian ungkap Kwano.

Selanjutnya Jhon Kwano juga mengatakan

Pemerintah kedua provinsi harus duduk bersama membuat “Grand Design Pembangunan Tanah Papua” tanpa harus melibatkan Jakarta, dan dalam “grand-design” itu dilihat komoditas strategis mana saja yang harus dikembangkan dan berdasarkan pilihan itu dibuat program pengembangan ekonomi.

Selain itu Kwano juga berpendapat bahwa para Kepala Dinas Provinsi yang diangkat, terutama Kepala Dinas Perkebunan dan PerindagKop selama ini bekerja untuk Partai Politik pengusung mereka, sehingga para petani kopi Papua menjadi korban. Menurut Kwano

Kalau para gubernur tanam benalu di pohon-pohon Kopi Papua, maka pekerjaannya menghisap dan lama-lama mengeringkan dan akhirnya mematikan kopi-kopi Papua. Gubernur jangan tanam benanu, jangan tanam anggrek di pohon Kopi Papua, tetapi tanam buah merah atau matoa. Benalu politik di Tanah Papua adalah biang keladi kambing-hitam antara Jakarta dan Papua. Waktu benalu ini ditiadakan, semua tanaman kopi dan buah merah akan tumbuh subur. Tetapi saya tahu, benalu itu bagian dari politik Indonesia, jadi untuk menghilangkan benalu, kita harus sikat mereka dari pusat, tetapi apakah itu bisa dilakukan oleh Presiden Joko Widodo? Kelihatannya itu hanya menjadi mimpi tak kunjung datang.

Sebagai jalan keluar menghadapi situasi ini Jhon Kwano menyarankan para gubernur di Tanah Papua agar bersyukur atas apa yang telah diberikan Tuhan lewat Otsus ini, dan berusaha mendaya-upayakan apa yang ada, sedikit dan banyak-nya itu relatif, yang terpenting ialah kita tahu bersyukur, mensyukuri apa yang telah kita dapatkan setelah perjuangan dengan keringat, waktu dan pengorbanan nyawa yang tidak sedikit sejak tahun 1961 sampai hari ini.

Jangan kita anggap Otsus itu pemberian, tetapi itu hasil perjuangan. Oleh karena itu kedua Gubernur harus mempertanggungjawabkan hasil perjuangan dengan nyawa ini kepada bangsa dan Tanah Papua. Jangan tiap hari pikir alasan untuk salahkan Jakarta.

Kedua Gubernur harus membantu badan usaha dalam bentuk koperasi yang sudah nyata berhasil mengekspor produk kopi ke pulau-pulau lain di Indonesia dan ke pasar Amerika Serikat, Korea Selatan, Hong Kong dan Eropa.

kata Kwano.

Gubernur Papua Harap Pemerintah Pusat Bantu Industri Kopi Papua

Gubernur Papua, Lucas Enembe menegaskan bahwa jika ingin membantu masyarakat gunung, jangan hanya bangun jalan tapi bangunkanlah ekonomi masyarakatnya yang sebagian besar berprofesi sebagai petani kopi

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Gubernur Papua, Lucas Enembe menegaskan bahwa jika ingin membantu masyarakat gunung, jangan hanya bangun jalan tapi bangunkanlah ekonomi masyarakatnya yang sebagian besar berprofesi sebagai petani kopi. Selama ini daerah gunung identik dengan kemiskinan, konflik serta masyarakat yang tertutup. Maka menurutnya, untuk mengatasi hal itu tidak semata-mata dengan membangun infrastruktur namun harus menghidupkan ekonomi masyarakat salah satunya dengan kopi.

“Ingin mensejahterakan masyarakat gunung, maka kembangkan kopi. Dengan kopi masyarakat papua bisa mendapatkan penghasilan yang menarik sehingga kesejahteraan lebih baik. Serta membuka interaksi orang gunung dengan orang luar,” kata Gubernur Papua, Lucas Enembe, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Jitunews.com, Minggu(3/7).

Berdasarkan catatannya, luas areal kopi di Papua pada tahun 2015 tercatat 10.113 ha, dengan produktivitas per ha hanya 438 Kg. Dengan wilayah sentra adalah Kabupaten Jayawijaya dengan luasan hampir 3091 ha. Sedangkan sisanya tersebar di beberapa Kabupaten di Pegunungan seperti Pegunungan Bintang, Puncak Jaya, Yahukimo, Puncak, Paniai, Tolikara , Lanny Jaya, Intan Jaya, Dogiyai, Nduga dan Mimika.

Pengembangan kopi ini selaras dengan visi Papua yakni Bangkit, Mandiri dan Sejahtera. Artinya dengan kopi masyarakat Papua dapat bangkit dengan memanfaatkan potensi sumber daya alamnya.

Bahkan melalui kopi masyarakat dapat meraih kemandirian dari usaha perkebunan yang dikembangkan pada skala ekonomi sehingga dapat memperoleh mendapatkan pendapatan yang layak dan berkelanjutan sehingga mereka bisa menolong dirinya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain.

“Jadi tujuan akhirnya yakni masyarakat sejahtera, yaitu masyarakat Papua bisa memperoleh pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,” jelas Lucas.
Penulis : Siprianus Jewarut, Vicky Anggriawan

@jitunews http://www.jitunews.com/read/40990/gubernur-papua-harap-pemerintah-pusat-bantu-industri-kopi-papua#ixzz4GchYh8qo

Papua Kembangkan 20 Hektare Lahan Kopi Pegunungan Arfak

TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah Provinsi Papua Barat mulai mengembangkan lahan perkebunan kopi seluas 20 hektare di wilayah Kabupaten Pegunungan Arfak pada 2016.

“Kami sedang menyiapkan sebanyak 35 ribu bibit kopi jenis arabika. Penanaman akan dilakukan di lahan milik masyarakat di Distrik Testega,” kata Kepala Dinas Perkebunan, Agus Wali di Manokwari, Rabu (27 Juli 2016).

Dia menyebutkan awalnya bibit kopi tersebut akan diambil dari Pusat Penelitian Perkebunan Jember, Jawa Timur. Namun bibit dari lokasi tersebut dinilai sulit tumbuh di Pegunungan Arfak karena suhunya lebih dingin.

Sebagai penggantinya, Dinas Perkebunan mengupayakan bibit yang sama dari Wamena, Papua. Koordinasi sudah dilakukan dan saat ini proses pembibitan sedang berlangsung.

“Pegunungan Arfak merupakan daerah dengan ketinggian di atas 2.000 meter dari permukaan air laut. Bibit dari Jember memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri, berbeda dengan Wamena yang memang memiliki karakteristik daerah yang sama dengan Pegunungan Arfak,” katanya.

Agus mengutarakan pengembangan kebun kopi itu akan sepenuhnya melibatkan masyarakat setempat. Bibit yang disiapkan pemerintah daerah akan dibagikan kepada masyarakat di distrik tersebut.

Sementara itu, jumlah dan lokasi lahan penanaman tersebut sudah didata dan masyarakat dilarang membuka lahan baru untuk untuk mengantisipasi bencana longsor dan banjir bandang.

“Kami tahu bahwa Pegunungan Arfak adalah daerah rawan bencana. Untuk itu, penanaman ini cukup memanfaatkan lahan yang sudah ada, bisa di bekas kebun dan pekarangan masing-masing,” ujarnya lagi.

Pada program itu, pemerintah akan melakukan pendampingan kepada masyarakat dari pengolahan tanah, penanaman, hingga panen. Pemerintah pun akan menyiapkan dana stimulan berupa insentif, pelatihan pengolahan hingga pemasaran hasil produksi kopi olahan mereka.

Dia menilai potensi daerah tersebut cukup tinggi untuk pengembangan kopi. Para misionaris puluhan tahun lalu disebutnya sudah mengembangkannya di beberapa daerah Pegunungan Arfak.

Selain di Testega, pengembangan kopi pun akan dilakukan di Distrik Minyambouw. Di daerah tersebut, tanaman kopi sudah tumbuh cukup lama namun kurang perawatan. “Kami akan melihat, jika animo masyarakat tinggi, pendampingan akan kita lakukan biar mereka bisa memanfaatkan dan mengembangkan tanaman yang sudah ada,” pungkasnya.

ANTARA

Banyak Diminati Asing, Kopi Papua Perlu Perhatikan

JAKARTA (Pos Kota)- Gubernur Papua, Lucas Enembe meminta kepada pemerintah pusat agar lebih memperhatikan petani kopi di wilayahnya. Jika itu dilakukan berarti pemerintah telah berupaya mensejahterakan masyarakat Papua yang banyak menggeluti tanaman kopi.

“Jika ingin membantu masyarakat gunung di Papua, jangan hanya bangun jalan tapi bangun juga ekonomi masyarakat yang sebagian besar sebagai petani kopi,”

katanya.

Menurut Lucas selama ini masyarakat di daerah pegunungan identik dengan kemiskinan, konflik serta masyarakat yang tertutup. Maka untuk menghatasi hal itu bukanlah dengan cara membangun infrastuktur namun harus menghidupkan ekonomi masyarkat, salah satunya dengan kopi.

“Ingin mensejahterakan masyarakat gunung, maka kembangkan kopi. Dengan kopi masyarakat Papua bisa mendapatkan penghasilan yang menarik sehingga kesejahteraan menjadi lebih baik. Serta membuka interaksi orang gunung dengan orang luar,”

tambah Lucas.

Luas areal kopi di Papua pada tahun 2015 tercatat 10.113 ha, dengan produktivitas per ha hanya 438 kg. Dengan wilayah sentra adalah Kabupaten Jayawijaya dengan luasan hampir 3091 ha. Sedangkan sisanya tersebar di beberapa Kabupaten di Pegunungan seperti Pegunungan Bintang, Puncak Jaya, Yahukimo, Puncak, Paniai, Tolikara , Lanny Jaya, Intan Jaya, Dogiyai, Nduga dan Mimika.

Pengembangan kopi ini selaras dengan visi Papua yakni Bangkit, Mandiri dan Sejahtera. Artinya dengan kopi masyarakat Papua dapat bangkit dengan memanfaatkan potensi sumber daya alamnya.

Bahkan melalui kopi masyarakat dapat meraih kemandirian dari usaha perkebunan yang dikembangkan pada skala ekonomi sehingga dapat memperoleh pendapatan yang layak dan berkelanjunta sehingga mereka bisa menolong dirinya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain.

“Jadi tujuan akhirnya yakni masyarakat sejahetera, yaitu masyarakat Papau bisa memperoleh pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,” jelas Lucas.

Menurut Lucas pihak Kementan, jangan hanya mengurusi padi, jagung, dan kedelai (Pajale).

Itulah sebabnya Pemerintah Daerah melakukan berbagai upaya meningkatkan luasan dan produksi kopi Papua terkait dengan visi tersebut. Hanya saja jika mengandalkan ABPD tentu tidak cukup. Perlu adanya dukungan pusat untuk jangkauan yang lebih luas.

Kepala Dinas Perkebunan Papua, John D. Nahumury menambahkan bahwa kopi Papua cukup diminati di dalam dan luar negeri termasuk juga untuk memenuhi kebutuhan gerai kopi Starbucks.

Terbukti, saat ini permintaan akan kopi Papua dari kalangan pemilik café ataupun eksportir dari Jakarta dan Surabaya cukup besar. Bahkan, pemerintah Polandia menyatakan minatnya untuk mendapatkan kopi Papua sebagaimana disampaikan wakil kedutaan besar Polandia untuk Indonesia saat kunjungan ke Papua beberapaa waktu lalu.

(faisal/sir)