Pemprov Papua agendakan studi banding kopi di PNG

Pemprov Papua agendakan studi banding kopi di PNG
Tanaman kopi di dataran tinggi Papua. (Foto: Antara News)

Jayapura (Antara Papua) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengagendakan studi banding tentang tata niaga kopi arabika di negara tetangga Papua Nugini (PNG).

Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Provinsi Papua Jhon Way, di Jayapura, Rabu, menjelaskan potensi kopi di Papua cukup tinggi, namun belum terbentuk sebagai sebuah industri yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.

Oleh karena itu dalam studi banding tersebut Pemprov Papua ingin mengetahui bagaimana tata kelola kopi di Papua Nugini.

“Sentra kopi di PNG ada di Monaghan, sebuah daratan tinggi seperti Wamena. Kita harus pelajari tata niaganya karena dari kopi banyak orang PNG jadi kaya,” ujarnya.

Menurut dia, kualitas kopi Papua dengan Papua Nugini sama karena daerah Monaghan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pegunungan Bintang.

Selain dari sisi infrastruktur jalan yang belum memadai, hingga kini belum ada keterpaduan program di tingkat provinsi dengan kabupaten untuk memanfaatkan potensi tersebut.

“Di sini (Papua) potensi besar tapi belum bisa dimaksimalkan. kopi ini harus digiatkan, harus ada koperasi yang bisa mewadahi sehingga minimal setiap bulan kita bisa ekspor,” katanya.

“Harus ada sinergi dengan pemerintah kabupaten karena kebun kopi ini cukup banyak karena bibitnya sudah ada dari zaman belanda,” sambungnya.

Masih bergantungnya Papua terhadap sektor tambang, menurut dia harus segera diminimalisir karena hingga kini dampak yang diberikan sektor tersebut belum merata.

“Papua pertumbuhan IPM tinggi tapi kemiskinan tetap tinggi karena kita tergantung sektor tambang. Sektor ini hanya memperkerjakan 13 ribu orang, sisanya ada di sektor lain, jadi akhirnya pertumbuhan ini tidak merata,” kata Jhon. (*)

Editor: Anwar Maga

COPYRIGHT © ANTARA 2017

Peridagkop Dogiyai bantu mesin olah kopi kepada 4 UKM

Saat warga menurunkan mesin pengelola kopi di Moanemani - Jubi/IST
Saat warga menurunkan mesin pengelola kopi di Moanemani – Jubi/IST

Jayapura, Jubi – Kabupaten Dogiyai dengan komoditi unggulan adalah kopi jenis arabika. Kopi asal Dogiyai yang pengolahan secara tradisional telah berjalan sejak lama. Kopi yang mesin pengolahan adalah peninggalan Belanda. Padahal Indonesian sudah merdeka bahkan Kabupaten Dogiyai sudah menjadi kabupaten definitif sejak 2008.

Oleh karena itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM  telah berupaya mendatangkan mesin pengelolaan kopi untuk membantu kepada petani kopi di Kamuu dan Mapiha.

Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Dogiyai, Andrias Gobay mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian pihaknya. Oleh karena itu,  dirinya membangun komunikasi dan koordinasi dengan instasni terkait di Provinsi Papua. ìDan melalui program Gerbangmas tahun 2016 kami membantu empat UKM dan IKM yang ada di Kabupaten Dogiyai memberikan bantuan mesin pengolahan kopi,î ujar Gobay kepada Jubi per seluler, Kamis (8/12/2016).

“Mesin pengolahan kopi ini kami berikan dengan paket lengkap  kepada Yayasan P5, Kopi Mamo CS, Enauto Cafe dan Fransiscan Cafee,” katanya.

Pemberian mesin ini, lanjutnya, diperuntukkan untuk UKM yang selama ini menjadi kebutuhan petani kopi. Maka, diharapkan supaya mereka manfaatkan mesin tersebut dengan sebaik-baiknya.

“Saya juga berharap kita semua kembali ke kebun kopi. Pengerahan mesin ini juga sebuah persembahkan kami kepada pelaku dan petani kopi,” katanya.

Ketua Yayasan P5, Ir. Didimus Tebai mengatakan, pemerintah Dogiyai sejak 2008 hingga 2015 tak peduli dengan pihaknya. Padahal kopi Moanemani dan sejenisnya merupakan kebanggaan tersendiri bagi negeri Meepago.

“Terus terang saja Pemerintah Dogiyai malas tahu dan masa bodoh selama ini. Mereka mementingkan diri dan kelompoknya. Ini adalah pengembangan dan pemberdayaan kami,” kata Didimus.

Diharapkan, apa yang dilakukan Dinas Perindagkop setempat terus berlanjut sebab kinerjanya telah menyentuh masyarakat, terutama petani kopi yang selama ini merindukan kopinya harus harum. (*)

Wilayah La Pago Akan Dikembangkan Sebagai Sentral Kopi

Jayapura,- PP – Pemerintah Provinsi Papua terus berupaya mendorong masyarakat di wilayah La Pago untuk mengembangkan potensi lokal seperti usaha kopi bagi peningkatan kesejahteraan.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Papua, Elia Loupatty mengatakan pemerintah mendorong masyarakat Papua, khususnya masyarakat di Kabupaten Tolikara untuk mengembangkan usaha kopinya.

Dimana, Pemerintah Provinsi Papua sudah memfasilitasi mereka (petani-red) untuk melakukan pelatihan di Provinsi Bali. “Untuk mendukung masyarakat kelola usaha perkebunan kopinya, kita sudah kirim mereka ke Bali untuk ikut pelatihan, dengan harapan mereka akan menjadi petani kopi yang mempunyai citarasa tinggi dan bisa mendunia,” jelasnya.

Setelah mengikuti pelatihan ini, kata Loupatty petani kopi Papua dapat fokus untuk kelola lahan perkebunannya dan lebih giat lagi untuk hasilkan kopi Papua yang berkualitas tinggi.

Lebih lanjut, kata Loupatty, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Pemda Tolikara dan dinas terkait beberapa waktu lalu. Dimana, kita juga mendorong Pemda Tolikara untuk membantu petani, sehingga kita bisa ditetapkan wilayah La Pago sebagai sentra produksi kopi. Namun, perlu terus didorong agar hasil produksi dan kualitasnya terus terjaga. (Bams)

Pengembangan Kopi Papua Harus dimulai dari yang Sudah Memulai

“Kita tidak pantas selalu berharap Jakarta berbuat banyak tentang pembangunan di Tanah Papua, sementara kita orang Papua sendiri, dari Gubernur sampai Kepala Kampung, berpikir dan bekerja hanya dengan berpatok kepada pemikiran Jakarta selalu salah kalau ada yang salah di Tanah Papua. Dana sudah banyak dikuncurkan, tetapi para pejabat di Tanah Papua selalu berkantor di Jakarta, kita lihat Jakartta sama dengan Jayapura, karena kebanyakan pejabat dari Gubernur sampai Kepala Desa mondar-mandir di Jakarta. Pergi saja ke kawasan Jalan Hayam Wuruk, Mangga Besar dan sekitarnya. Jangan pernah kaget, bahwa kantor pemerintahan Tanah Papua sesungguhnya ada di kawasan Menteng dan kawasan Jakarta Timur, pulau Jawa, bukan di Pulau New Guinea”

demikian kata Jhon Yonathan Kwano yang selama 6 bulan terakhir digutaskan oleh KSU Baliem ArabicaPAPUAmart.com untuk menjadi Kepala Gudang Kopi Papua di Jakarta.

Pernyataan ini disampaikan entrepreneur Papua, Jhon Yonathan Kwano, menanggapi pernyataan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe yang berisi harapan Gubernur Provinsi Papua agar memperhatikan pengembangan Kopi Papua.

Dengan tidak mengurangi banyak hal yang diperjuangkan Gubernur Provinsi Papua, Jhon Kwano berpendapat, bahwa “Gerbang Mas” dan visi Papua Bangkit untuk Mandiri dan Sejahtera! yang dicanangkan kedua putra pegunungan Tengah Papua (putra Koteka) ini ditantang oleh putra Tabi sebagai single fighter dalam pengembangan entrepreneur Papua bahwa mimpi itu tidak akan terwujud.

Alasan sederhana dikemukakan oleh Jhon Kwano bahwa setiap ada kekurangan atau kesalahan, kedua belah pihak, Pemda Provinsi dan Jakarta selalu bertopeng dan selalu saling menyalahkan, selalu menganggap yang satu tidak berbuat banyak untuk Tanah Papua dan bangsa Papua.

Kata Kwano

Drama yang menarik, melihat di satu sisi Jakarta menganggap dana sudah banyak dikuncurkan tetapi dikorupsi dan disalah-gunakan oleh Pemda di Tanah Papua, sementara di sisi lain, baik Gubernur Papua maupun Gubernur Papua Barat menganggap dana-dana dimaksud masih jauh dari cukup. Kalau begini situasinya, siapa sebenarnya harus dialahkan? Apakah pekerjaan kita mencari kesalahan orang?

Kwano menyarankan agar “Pengembangan Kopi Papua Harus dimulai dari yang Sudah Memulai”.

Perhatikan dan dukung kegiatan masyarakat Papua yang sudah ada, modali dan bekali, fasilitasi dan dorong usaha pengembangan dan pemasran kopi yang sudah ada. Kami KSU Baliem Arabica sejak 2013 ada di pulau Jawa, mulai dari Yogyakarta dan kini di Jakarta, sudah punya dua gudang grosir Kopi Papua, ini semua tanpa campur-tangan pemerintah provinsi Papua ataupun provinsi Papua Barat.

Pemda jangan bicara pasar, Pemda bicara tentang fasilitas administradi, birokrasi dan akses ke sumber-sumber keuangan di Tanah Papua. Kami KSU Baliem Arabica sudah sanggup sejak tahun 2010 untuk mengekspor kopi Papua. Kami punya pasar di Pasifik Selatan, Asia dan Amerika. Pemda tinggal menyuntikkan modal

demikian ungkap Kwano.

Selanjutnya Jhon Kwano juga mengatakan

Pemerintah kedua provinsi harus duduk bersama membuat “Grand Design Pembangunan Tanah Papua” tanpa harus melibatkan Jakarta, dan dalam “grand-design” itu dilihat komoditas strategis mana saja yang harus dikembangkan dan berdasarkan pilihan itu dibuat program pengembangan ekonomi.

Selain itu Kwano juga berpendapat bahwa para Kepala Dinas Provinsi yang diangkat, terutama Kepala Dinas Perkebunan dan PerindagKop selama ini bekerja untuk Partai Politik pengusung mereka, sehingga para petani kopi Papua menjadi korban. Menurut Kwano

Kalau para gubernur tanam benalu di pohon-pohon Kopi Papua, maka pekerjaannya menghisap dan lama-lama mengeringkan dan akhirnya mematikan kopi-kopi Papua. Gubernur jangan tanam benanu, jangan tanam anggrek di pohon Kopi Papua, tetapi tanam buah merah atau matoa. Benalu politik di Tanah Papua adalah biang keladi kambing-hitam antara Jakarta dan Papua. Waktu benalu ini ditiadakan, semua tanaman kopi dan buah merah akan tumbuh subur. Tetapi saya tahu, benalu itu bagian dari politik Indonesia, jadi untuk menghilangkan benalu, kita harus sikat mereka dari pusat, tetapi apakah itu bisa dilakukan oleh Presiden Joko Widodo? Kelihatannya itu hanya menjadi mimpi tak kunjung datang.

Sebagai jalan keluar menghadapi situasi ini Jhon Kwano menyarankan para gubernur di Tanah Papua agar bersyukur atas apa yang telah diberikan Tuhan lewat Otsus ini, dan berusaha mendaya-upayakan apa yang ada, sedikit dan banyak-nya itu relatif, yang terpenting ialah kita tahu bersyukur, mensyukuri apa yang telah kita dapatkan setelah perjuangan dengan keringat, waktu dan pengorbanan nyawa yang tidak sedikit sejak tahun 1961 sampai hari ini.

Jangan kita anggap Otsus itu pemberian, tetapi itu hasil perjuangan. Oleh karena itu kedua Gubernur harus mempertanggungjawabkan hasil perjuangan dengan nyawa ini kepada bangsa dan Tanah Papua. Jangan tiap hari pikir alasan untuk salahkan Jakarta.

Kedua Gubernur harus membantu badan usaha dalam bentuk koperasi yang sudah nyata berhasil mengekspor produk kopi ke pulau-pulau lain di Indonesia dan ke pasar Amerika Serikat, Korea Selatan, Hong Kong dan Eropa.

kata Kwano.

Banyak Diminati Asing, Kopi Papua Perlu Perhatikan

JAKARTA (Pos Kota)- Gubernur Papua, Lucas Enembe meminta kepada pemerintah pusat agar lebih memperhatikan petani kopi di wilayahnya. Jika itu dilakukan berarti pemerintah telah berupaya mensejahterakan masyarakat Papua yang banyak menggeluti tanaman kopi.

“Jika ingin membantu masyarakat gunung di Papua, jangan hanya bangun jalan tapi bangun juga ekonomi masyarakat yang sebagian besar sebagai petani kopi,”

katanya.

Menurut Lucas selama ini masyarakat di daerah pegunungan identik dengan kemiskinan, konflik serta masyarakat yang tertutup. Maka untuk menghatasi hal itu bukanlah dengan cara membangun infrastuktur namun harus menghidupkan ekonomi masyarkat, salah satunya dengan kopi.

“Ingin mensejahterakan masyarakat gunung, maka kembangkan kopi. Dengan kopi masyarakat Papua bisa mendapatkan penghasilan yang menarik sehingga kesejahteraan menjadi lebih baik. Serta membuka interaksi orang gunung dengan orang luar,”

tambah Lucas.

Luas areal kopi di Papua pada tahun 2015 tercatat 10.113 ha, dengan produktivitas per ha hanya 438 kg. Dengan wilayah sentra adalah Kabupaten Jayawijaya dengan luasan hampir 3091 ha. Sedangkan sisanya tersebar di beberapa Kabupaten di Pegunungan seperti Pegunungan Bintang, Puncak Jaya, Yahukimo, Puncak, Paniai, Tolikara , Lanny Jaya, Intan Jaya, Dogiyai, Nduga dan Mimika.

Pengembangan kopi ini selaras dengan visi Papua yakni Bangkit, Mandiri dan Sejahtera. Artinya dengan kopi masyarakat Papua dapat bangkit dengan memanfaatkan potensi sumber daya alamnya.

Bahkan melalui kopi masyarakat dapat meraih kemandirian dari usaha perkebunan yang dikembangkan pada skala ekonomi sehingga dapat memperoleh pendapatan yang layak dan berkelanjunta sehingga mereka bisa menolong dirinya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain.

“Jadi tujuan akhirnya yakni masyarakat sejahetera, yaitu masyarakat Papau bisa memperoleh pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,” jelas Lucas.

Menurut Lucas pihak Kementan, jangan hanya mengurusi padi, jagung, dan kedelai (Pajale).

Itulah sebabnya Pemerintah Daerah melakukan berbagai upaya meningkatkan luasan dan produksi kopi Papua terkait dengan visi tersebut. Hanya saja jika mengandalkan ABPD tentu tidak cukup. Perlu adanya dukungan pusat untuk jangkauan yang lebih luas.

Kepala Dinas Perkebunan Papua, John D. Nahumury menambahkan bahwa kopi Papua cukup diminati di dalam dan luar negeri termasuk juga untuk memenuhi kebutuhan gerai kopi Starbucks.

Terbukti, saat ini permintaan akan kopi Papua dari kalangan pemilik café ataupun eksportir dari Jakarta dan Surabaya cukup besar. Bahkan, pemerintah Polandia menyatakan minatnya untuk mendapatkan kopi Papua sebagaimana disampaikan wakil kedutaan besar Polandia untuk Indonesia saat kunjungan ke Papua beberapaa waktu lalu.

(faisal/sir)

Banyak Diminati Asing, Kopi Papua Perlu Diperhatikan

Metro Merauke – Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta pemerintah pusat lebih memperhatikan petani kopi di wilayahnya. Jika itu dilakukan, berarti pemerintah dianggap telah mensejahterakan masyarakat Papua di wilayah pegunungan.

“Jika ingin membantu masyarakat gunung di Papua, jangan hanya bangun jalan, tapi juga ekonomi,” katanya seperti dilansir poskotanews.

Menurut Lukas, selama ini warga di daerah pegunungan identik dengan kemiskinan, konflik dan tertutup. Maka, untuk mengatasi hal itu, bukanlah dengan cara menggenjot infrastuktur saja, namun mesti pula menghidupkan ekonomi masyarakat, dengan mengembangkan kopi.

Luas areal kopi di Papua pada tahun 2015 tercatat 10.113 ha, dengan produktivitas per ha hanya 438 kg. Sentra kebun kopi terdapat di Kabupaten Jayawijaya dengan luasan hampir 3091 ha. Sedangkan sisanya tersebar di Pegunungan Bintang, Puncak Jaya, Yahukimo, Puncak, Paniai, Tolikara, Lanny Jaya, Intan Jaya, Dogiyai, Nduga dan Kabupaten Mimika.

Pengembangan kopi ini selaras dengan visi Papua yakni Bangkit, Mandiri dan Sejahtera. Artinya dengan kopi, masyarakat Papua dapat bangkit memanfaatkan potensi sumber daya alam.

“Jadi tujuan akhirnya yakni masyarakat sejahtera, yaitu bisa memperoleh pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,” jelas Lukas.

Menurut Lukas, pihak Kementan, jangan hanya mengurusi padi, jagung, dan kedelai (Pajale).

Kepala Dinas Perkebunan Papua, John Nahumury menambahkan, kopi Papua cukup diminati di dalam dan luar negeri termasuk juga untuk memenuhi kebutuhan gerai kopi Starbucks.

Terbukti, saat ini permintaan akan kopi Papua dari kalangan pemilik café ataupun eksportir Jakarta dan Surabaya cukup besar. Bahkan, pemerintah Polandia menyatakan minatnya untuk mendapatkan kopi Papua sebagaimana disampaikan wakil kedutaan besar Polandia untuk Indonesia saat kunjungan ke Papua beberapaa waktu lalu. (poskotanews.com)